• Wed. Jul 24th, 2024

Iumbunginformasi

Aktual dan Benar

Korban Penggelapan dan Penipuan Pembayaran Beras Bansos Di Jepara, Berharap Kepolisian Bisa Membongkar Aktornya. 

Bagikan Berita ini

Lumbunginformasi.id Jepara –  Berharap Kepolisian Bisa Membongkar Aktor Sesuai Perannya Masing-Masing

Kasus dugaan penggelapan dan penipuan pembayaran beras bansos di Kab. Jepara tak kunjung ada penyelesaian, korban berharap laporan ke Ditreskrimsus Polda Jateng, dengan nomor LI/72/III/RES.3.1/2023/Subdit III, tanggal 30 Maret 2023 bisa dipercepat prosesnya, setelah upaya-upaya kekeluargaan dan mediasi tidak mendapatkan tanggapan positif dari pihak terkait, seperti Perumda Aneka Usaha Kab Jepara maupun Pemkab Jepara.

Sebagai tindak lanjut penyelesaian pembayaran beras yang telah dikirim ke agen-agen E Warung dalam program bansos, sesuai Perjanjian Kerjasama Bisnis antara Rofi’i selaku suplayer beras (Pihak pertama) dengan Andi Rokhmat (Pihak II) menjabat sebagai Plt. Dirut Perumda Aneka Usaha Kab. Jepara, yang mengadakan perjanjian bermaterai jual beli beras dengan memakai Kop Surat dan Stempel Perumda dan ditanda tangani oleh Andi Rokhmat, S.IP tertanggal 23 Juni 2020 . Maka Pihak H.Rofi’i selaku suplayer beras yang telah dirugikan menyampaikan pengaduan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah Cq KaSubdit I Indag, Cq KaSubdit III Tipikor.
Dalam pengaduan tersebut supaya segera dilakukakannya penyelidikan untuk dapat diambil tindakan dan sanksi hukum kepada Oknum-oknum Perumda Aneka Usaha Kab. Jepara, paling tidak aktor intelektual maupun aktor lapangan bisa segera diproses hukum, karena terindikasi telah secara terencana melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain, apalagi ada lebih dari satu orang yang menjadi korban.

Ironisnya ada dugaan kuat keterlibatan caleg terpilih dari salah satu partai terbesar di Jepara.
Tri Hutomo sebagai kuasa monitoring perkara H.Rofi’i menjelaskan, dalam hal ini Pihak Perumda Aneka Usaha Kab. Jepara dan Pemkab Jepara tidak betul-betul serius dalam upaya penyelesaian permasalahan, didasari bahwa andaikan dari pihak Perumda Aneka Usaha Jepara maupun Pemkab Jepara mengetahui ada oknum yang menggunakan Kop Surat dan Stempel Perumda, kemudian melakukan investigasi internal dan menemukan suatu kesalahan oleh oknum tersebut, seharusnya dari Pihak Perumda Aneka usaha atau Pemkab Jepara segera melakukan upaya hukum kepada oknum yang telah memakai Kop Surat dan Stempel tersebut. Yang telah jelas-jelas telah merugikan kedua belah pihak (H. Rofi’i dan Perumda Aneka Usaha ).

Dan permasalahan ini sudah berjalan kurang lebih 2 Tahun tanpa kepastian penyelesaian. “jelasnya”
Seperti diketahui bahwa sesuai alur Juknis dan Pedoman Umum proses pemanfaatan dana bantuan program Sembako adalah KPM datang ke e-Warung dengan membawa KKS. Di E-Warung KPM melakukan cek kuota dana bantuan melalui mesin pembaca KKS atau mesin EDC, lalu KPM memilih jenis dan menentukan jumlah bahan pangan sesuai kebutuhan. Setelah memilih, KPM melakukan pembayaran dengan memasukkan PIN pada mesin EDC. Dan KPM menerima bahan pangan yang telah dibeli serta cetak resi dari mesin EDC.
Itu artinya bahwa dalam proses pembayaran kepada suplayer beras atau bahan pangan lainnya tidak ada istilah pembayaran Tempo, berjangka apalagi dengan sistem Cash Bon. Sehingga dengan adanya tunggakan kurang lebih selama 29 bulan, pembayaran beras yang telah didistribusikan ke agen-agen E-Warung diduga telah digelapkan oleh oknum yang menggunakan Kop dan stempel Perumda Aneka Usaha Kab. Jepara. “Pungkasnya”.

 

Sumber : TM

Lumbunginformasi. Id Jepara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *