Simulasi “Bupati Jepara Ngantor Desa”, Uji Nyata Kehadiran Negara dari Desa

Lumbunginformasi.id Jepara – Program Bupati Jepara Ngantor Desa tidak semestinya dimaknai sebagai kunjungan seremonial semata.

Melalui gagasan simulasi Ngantor Desa, publik diajak melihat bagaimana seharusnya negara hadir secara nyata di tingkat desa: mendengar, mencatat, dan bertindak. Hal tersebut disampaikan Djoko TP, pengamat kebijakan publik, dalam catatan reflektifnya bertajuk Catatan Kecil Bunga Desa.

Dalam banyak kunjungan pejabat ke desa, warga kerap menyampaikan persoalan yang berulang dari tahun ke tahun, mulai dari infrastruktur rusak, pencemaran lingkungan, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, hingga pelayanan publik yang lambat. Namun persoalan krusialnya bukan pada proses mendengar, melainkan pada tindak lanjut setelah keluhan disampaikan.
Djoko menilai, simulasi Ngantor Desa penting sebagai model kerja pemerintahan, bukan sekadar panggung simbolik.

Desa harus diposisikan sebagai ruang audit kebijakan langsung, tempat berbagai persoalan lintas sektor terlihat nyata. Dalam simulasi ini, Bupati tidak hadir sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai pemutus simpul kebuntuan birokrasi.
Masalah desa, lanjutnya, tidak bisa direduksi hanya pada isu lingkungan hidup. Realitas di lapangan menunjukkan persoalan desa bersifat kompleks dan saling terkait, mulai dari infrastruktur, aset dan pertanahan, ekonomi desa, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, hingga konflik sosial.

Karena itu, penyelesaiannya menuntut kerja lintas OPD secara terkoordinasi.

Salah satu kunci penting dalam simulasi ini adalah lahirnya Berita Acara Ngantor Desa. Setiap keluhan warga harus dicatat, diverifikasi, diklasifikasikan sesuai kewenangan, dan ditandatangani langsung oleh Bupati. Dengan mekanisme tersebut, aspirasi warga naik status menjadi dokumen resmi negara yang mengikat OPD untuk menindaklanjuti.

Dalam simulasi ini pula, OPD tidak lagi berperan sebagai pendamping pasif. Setiap permasalahan harus diikuti dengan penunjukan OPD penanggung jawab, instruksi tertulis, target waktu, serta indikator penyelesaian yang jelas.

Dengan demikian, Ngantor Desa menjadi ruang pembagian tugas terbuka, bukan sekadar forum pidato.

Djoko juga menekankan pentingnya transparansi. Hasil Ngantor Desa harus dibuka ke publik agar masyarakat dapat memantau apa yang dicatat, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan penyelesaian dilakukan.

Transparansi menjadi alat kontrol sosial agar janji tidak mudah dilupakan.
Lebih jauh, simulasi Ngantor Desa dinilai dapat menjadi koreksi kebijakan dari bawah. Dari desa, pemerintah daerah dapat membaca kebijakan yang tidak berjalan, regulasi yang tumpang tindih, serta program yang tidak sesuai kebutuhan riil masyarakat.

“Negara hadir bukan untuk dilihat, tetapi untuk bekerja,” tegas Djoko. Ia berharap, jika simulasi ini dijalankan secara konsisten, Ngantor Desa dapat menjadi warisan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berpihak pada desa.

Sebaliknya, tanpa tindak lanjut yang jelas, program tersebut hanya akan menjadi rutinitas yang datang dan pergi tanpa perubahan berarti.***

Lumbunginformasi.id Jepara