Ketika Pembangunan Kehilangan Nurani, Etika Lingkungan dan Solidaritas Kemanusiaan Dipertanyakan di Jepara

Oleh: Djoko TP – Pengamat Kebijakan Publik

Lumbunginformasi.id Jepara – Di tengah derasnya arus pembangunan dan percepatan berbagai proyek strategis di Kabupaten Jepara, muncul sebuah pertanyaan mendasar yang patut direnungkan bersama: masihkah etika lingkungan dan solidaritas kemanusiaan menjadi pijakan utama kebijakan pemerintah daerah, ataukah nilai-nilai tersebut kini hanya berhenti sebagai jargon indah dalam dokumen perencanaan?Jepara bukanlah ruang kosong yang bebas diperlakukan semata atas nama kepentingan pembangunan.

Daerah ini adalah ruang hidup, tempat masyarakat menggantungkan masa depan pada laut, tanah, dan ekosistem yang kian rentan. Ketika pembangunan dipaksakan tanpa kehati-hatian ekologis, sejatinya pemerintah tengah mempertaruhkan keberlanjutan wilayahnya sendiri.
Etika Lingkungan Terdesak Target Pembangunan
Dalam praktik kebijakan, etika lingkungan kerap diposisikan sebagai penghambat investasi. Pandangan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga berbahaya. Tanpa etika lingkungan, pembangunan berpotensi berubah menjadi proses perusakan yang dilegalkan oleh kebijakan.

Tekanan target dan kepentingan jangka pendek sering kali mengalahkan pertimbangan tata ruang, daya dukung lingkungan, serta keberlanjutan ekosistem. Kawasan pesisir, lahan lindung, hingga ruang hidup masyarakat berada dalam posisi rentan ketika kebijakan lebih tunduk pada angka capaian dibanding akal sehat ekologis.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka abrasi, krisis air, konflik lahan, serta degradasi ruang hidup hanyalah persoalan waktu. Ironisnya, biaya sosial, ekologis, dan hukum akibat kerusakan tersebut akan jauh lebih besar dibanding keuntungan sesaat yang diperoleh hari ini.
Solidaritas Kemanusiaan yang Kian Menipis
Pembangunan sejatinya diperuntukkan bagi manusia. Namun ketika kebijakan semakin teknokratis dan berjarak dari realitas warga, solidaritas kemanusiaan pun perlahan memudar.

Nelayan kecil, petani, pedagang kecil, dan kelompok rentan kerap menjadi pihak yang paling terdampak, namun paling minim ruang suara.
Pelayanan publik yang kehilangan empati berisiko menjelma menjadi birokrasi yang dingin. Bantuan sosial sekadar formalitas, relokasi menjadi pemaksaan, dan pembangunan justru berubah menjadi beban bagi masyarakat kecil.

Dalam kondisi ini, negara hadir bukan sebagai pelindung, melainkan sebatas pengelola administrasi.
Solidaritas kemanusiaan bukan soal belas kasihan, melainkan keadilan struktural. Pemerintah dituntut melihat warga bukan sebagai angka statistik, melainkan manusia yang memiliki hak atas ruang hidup yang layak dan berkelanjutan.

Pembangunan Tanpa Etika, Kekuasaan Tanpa Arah
Tidak dapat dimungkiri, pemerintah daerah membutuhkan pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun ketika pembangunan dilepaskan dari etika lingkungan dan solidaritas kemanusiaan, kekuasaan kehilangan kompas moralnya.

Yang tersisa hanyalah kecepatan tanpa kehati-hatian dan keberhasilan semu tanpa keberlanjutan.
Jepara membutuhkan keberanian untuk menempatkan etika lingkungan sebagai pagar kebijakan, bukan hambatan.

Ia juga membutuhkan solidaritas kemanusiaan sebagai roh pelayanan publik, bukan sekadar aksesori pidato seremonial.
Penutup
Pertanyaan “masih perlukah etika lingkungan dan solidaritas kemanusiaan” seharusnya dijawab dengan tegas. Tanpa keduanya, pembangunan Jepara berisiko kehilangan makna dan arah.

Daerah ini bukan kekurangan sumber daya, tetapi bisa kehilangan masa depan jika nilai-nilai dasar tersebut terus diabaikan.
Pembangunan yang sejati bukan hanya yang cepat dan besar, melainkan yang adil, lestari, dan berpihak pada manusia.***

Lumbunginformasi.id Jepara