
Lumbunginformasi.id Jepara — Momentum penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Alun-Alun Jepara, Senin (17/8/2026), menjadi ajang konsolidasi Paguyuban Satlinmas Kabupaten Jepara. Ribuan anggota Satlinmas mulai mematangkan persiapan untuk menyampaikan aspirasi pada 1 Oktober mendatang.
Sekitar 7.000 anggota Satlinmas se-Kabupaten Jepara direncanakan dihimpun dalam satu barisan untuk menyuarakan tuntutan terkait insentif serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Paguyuban Satlinmas Kabupaten Jepara, Joko Rintono, mengatakan konsolidasi tersebut dilakukan untuk menyatukan komunikasi dan langkah agar penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan kondusif.
“Kami sedang membangun kekompakan dan menyamakan langkah. Satlinmas harus satu suara ketika menyampaikan aspirasi, tetapi tetap menjaga ketertiban dan kondusivitas Jepara,” ujar Joko.
Menurutnya, persoalan yang diperjuangkan bukan sekadar kesejahteraan pribadi anggota. Satlinmas selama ini berada di tengah masyarakat, membantu pengamanan kegiatan desa, menjaga ketenteraman serta mendukung pemerintah dalam berbagai situasi sosial.
Paguyuban mempertanyakan perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan dan perlindungan ribuan personel Satlinmas. Mereka juga menyoroti APBD Kabupaten Jepara yang disebut sekitar Rp2,5 triliun, namun dinilai belum memberikan alokasi yang memadai untuk kebutuhan perlindungan Satlinmas.
Joko juga menyebut pihaknya telah dua kali melakukan audiensi dengan Bupati Jepara, namun belum memperoleh kepastian kebijakan karena pertemuan hanya ditemui jajaran staf.
Ia mencontohkan sejumlah kasus anggota Linmas yang menghadapi kondisi rawan perlindungan di Dongos dan Gemulung sebagai pelajaran penting agar pemerintah memberikan perhatian lebih serius.
Selain itu, Paguyuban menyoroti bantuan bagi anggota Satlinmas yang sakit maupun meninggal dunia yang disebut tidak lagi tersedia seperti sebelumnya dalam dua tahun terakhir.
1 Oktober Dipilih sebagai Momentum Aspirasi
Koordinator aksi 1 Oktober, Abdul Rosyid, mengatakan tanggal tersebut dipilih bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Menurutnya, momentum tersebut memiliki relevansi dengan perjuangan Satlinmas yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa.
“Kesaktian Pancasila jangan hanya dimaknai sebagai seremoni. Pancasila harus terasa dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bentuk keadilan dan perlindungan bagi masyarakat,” kata Rosyid.
Ia menegaskan aksi 1 Oktober bukan gerakan untuk melawan pemerintah, melainkan ruang bagi ribuan anggota Satlinmas untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Jepara secara tertib dan terkoordinasi.
“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami ingin ada perhatian dan kepastian perlindungan terhadap pengabdian Satlinmas. Kalau masyarakat membutuhkan kami setiap saat, ketika kami membutuhkan pemerintah, kami berharap pemerintah juga hadir,” ujarnya.
Setelah konsolidasi pada momentum penurunan bendera 17 Agustus, Paguyuban Satlinmas Jepara kini mulai mematangkan kekuatan menuju 1 Oktober. Mereka menegaskan, aksi tersebut bukan untuk menunjukkan kekuasaan, melainkan menyampaikan suara sekitar 7.000 personel agar mendapat perhatian dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Jepara.***
Ads
Lumbunginformasi.id Jepara