• Wed. Nov 18th, 2026

Iumbunginformasi

Aktual dan Benar

Bagikan Berita ini

Lumbunginformasi.id Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara bersama Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara mulai memperkuat sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan daerah melalui integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Ruang Kerja Bupati Jepara, Senin (16/11/2026). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi data sekaligus mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Jepara, Hariyoko, mengatakan integrasi data tersebut bertujuan mencocokkan data bidang tanah dengan objek pajak yang dikelola pemerintah daerah.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah bidang tanah yang perlu diperbaiki, terutama terkait pemetaan dan posisi bidang tanah. Melalui kerja sama ini, kualitas data pertanahan diharapkan semakin baik, termasuk dalam pemeliharaan data dan proses peralihan hak atas tanah.

Selain itu, objek pajak yang belum terdaftar maupun bidang tanah yang belum bersertifikat dapat diinventarisasi untuk menjadi sasaran program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Fokus kami dengan Pemkab Jepara adalah mengidentifikasi data bidang tanah yang dihasilkan dari proses pendaftaran tanah agar bisa terintegrasi dengan nomor objek pajak yang dikelola pemerintah daerah,” jelas Hariyoko.

Ia juga mengungkapkan, sepanjang 2026 Kantor Pertanahan Jepara telah merealisasikan sekitar 7.900 sertifikat tanah melalui program PTSL.

Selain itu, pihaknya telah menyerahkan dua bidang tanah kepada Pemkab Jepara yang berada di kawasan objek wisata Pantai Kartini. Masing-masing memiliki luas 5.095 meter persegi dan 14.040 meter persegi.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara, Ary Bachtiar, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, penyelarasan data pertanahan dan perpajakan akan membantu mempercepat pelayanan, khususnya dalam proses pengalihan hak atas tanah.

Data yang lebih akurat juga dapat menjadi dasar dalam menentukan nilai tanah serta mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kerja sama integrasi Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antarlembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pertanahan dan perpajakan daerah,” ujar Ary.

Ary menambahkan, hingga Oktober 2026 tercatat sebanyak 183 kantor pertanahan di Jawa Tengah telah melaksanakan kerja sama layanan perintis tersebut.

Melalui kolaborasi ini, Pemkab Jepara berharap pengelolaan data pertanahan dan perpajakan semakin terintegrasi, sehingga pelayanan masyarakat lebih efektif, tertib administrasi, sekaligus mendukung peningkatan pendapatan daerah (jj).***

 

Lumbunginformasi.id Jepara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *