Bukan Hanya Kemarau, Bupati Jepara Mulai Antisipasi Ancaman Bencana Musim Hujan

Lumbunginformasi.id Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi masih berlangsung hingga Oktober 2026. Salah satu fokus utama adalah memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat di wilayah yang rawan kekeringan.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan yang digelar Pemkab Jepara di Gedung Shima, Rabu (9/9/2026). Rapat dipimpin Bupati Jepara H. Witiarso Utomo dan dihadiri Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar, Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Agung Bagus Kade Kusimantara, Sekretaris Daerah Jepara Ary Bachtiar, serta jajaran Forkopimda.

Bupati Witiarso Utomo mengatakan, kekeringan menjadi salah satu ancaman bencana yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana 2025, Kabupaten Jepara memiliki skor risiko bencana 121,22 atau berada pada kelas sedang. Sementara itu, risiko kekeringan tercatat 20,79 dan masuk kategori tinggi.

“Untuk September dan Oktober, curah hujan diprediksi masih rendah di seluruh wilayah Jepara. Artinya, meskipun kita berada di bulan September, harus tetap waspada,” ujar Witiarso.

Berdasarkan data per 2 September 2026, sejumlah wilayah Jepara telah terdampak kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih. Di Desa Kedungmalang, Sumberejo, dan Tunahan, tercatat sebanyak 1.415 kepala keluarga atau 4.247 jiwa terdampak.
Untuk memenuhi kebutuhan warga, bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai sekitar 320 ribu liter.

Menghadapi kondisi tersebut, Bupati meminta BPBD bersama perangkat daerah terkait memperkuat pemetaan wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Wilayah yang telah dipetakan selanjutnya diminta segera ditindaklanjuti melalui pembangunan sumur bor maupun jaringan pipanisasi.
Pemkab Jepara juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,2 miliar melalui APBD 2027 untuk mendukung penguatan ketersediaan air bersih di wilayah rawan kekeringan. Selain anggaran pemerintah, sejumlah perusahaan turut memberikan dukungan melalui program CSR untuk membantu mengatasi persoalan kelangkaan air.

Witiarso menekankan agar pembangunan sarana air bersih tidak berhenti pada tahap pembangunan infrastruktur. Sistem pengelolaan dan perawatan juga harus dipastikan berjalan dengan baik.
“Mari kita kawal bersama dalam pelaksanaannya. Silakan nanti para camat untuk berkoordinasi dengan masyarakat, untuk pengelolaannya mau itu pakai SPAM Desa, atau PDAM. Kalau dikelola desa saya harap ini berjalan baik dan dirawat,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan jaringan air bersih akan kehilangan manfaat apabila tidak dibarengi pengelolaan yang baik. Bahkan, fasilitas yang tidak terawat berpotensi menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Karena itu, Bupati berharap pembangunan sarana air bersih benar-benar memberikan manfaat jangka panjang dan mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Antisipasi Musim Hujan
Selain menghadapi ancaman kekeringan, Pemkab Jepara juga mulai meminta seluruh perangkat daerah mempersiapkan diri menghadapi datangnya musim penghujan.
Kesiapan infrastruktur, kondisi lingkungan, hingga potensi bencana yang menyertai musim hujan perlu diantisipasi sejak dini. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat Jepara tidak hanya siap menghadapi kekurangan air saat kemarau, tetapi juga mampu menghadapi potensi bencana ketika musim hujan tiba.

Dengan kesiapsiagaan sejak awal, Pemkab Jepara berharap perubahan musim dapat dihadapi secara lebih terencana sehingga keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat tetap terjamin.***

Kominfo

Lumbunginformasi.id Jepara